Depok, 16 Januari 2019

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Bapak Dr. Sobandi, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.

Acara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Depok, Acara yang bertem "Pencanangan Pembangunan Zona Integritas" tersebut dihadiri oleh Forkopimda Depok. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua dan Wali Kota Depok, lalu dimabung dengan acara penandatanganan Zona Integritas.

Acara ditutup dengan doa dan foto bersama.

Depok, Jumat 11 Januari 2019

Penandatanganan MOU Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Pelita Justitia dengan Pengadilan Negeri Depok untuk memenuhi SEMA No 1 Tahun 2014 yang berisi tentang ada nya POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan. Posbakum ini diperuntukan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Depok. 

Didalam acara MOU ini Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok memberikan sambutan dengan membacakan inti dari SEMA Nomor 1 Tahun 2014 dan Fungsi Posbakum di Pengadilan. Bapak Ketua menandatangani MOU ini yang di dampingi oleh Bapak Wakil Ketua, Hakim, dan Pejabat Struktural sebagai saksi.

Acara ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Anggota Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Pelita Justitia dan Ketua, Wakil, Hakim dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Depok.

Depok, 07 Januari 2019

Pengadilan Negeri Depok telah melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Ikrar Bersama yang bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Negeri Depok Kelas IB. Penandatanganan ini dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural dan Hakim serta Pegawai Pengadilan Negeri Depok. 

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik.

Acara ditutup dengan doa dan foto bersama.