• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

Nomor  W11.U21/          /KP.04.6/III/2018

Tanggal         Maret 2018

 

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

Nomor : W11.U21.HT.04.10-283, Tanggal  19 Januari 2017

TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA

DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEPOK

 

Membaca :

 

1.      Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor  W11.U21.HT.04.10-283 tanggal 19 Januari 2017 mengenai Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor  W11.U21.HT.04.10-1350 tanggal 25 April 2016 mengenai Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor  W11.U21.HT.04.10-1287 tanggal 30 Mei 2014 mengenai Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor  W11.U21.HT.04.10-883 tanggal 25 Maret 2015, mengenai Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: W11.U21.HT.04.10-488 tanggal 01 Mei 2010,mengenai perubahan panjar biaya perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok ;

2.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

3.      Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 ;

4.      Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 ;

5.      Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 ;

Menimbang :

 

1.      Bahwa dalam menertibkan besaran biaya perkara yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut, dipandang perlu mengubah besarnya biaya perkara dan biaya lain yang berhubungan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

2.      Bahwa sehubungan dengan angka 1 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan perubahan biaya perkara dan biaya lain yang besarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya  serta PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya pengiriman perkara Banding ;

 

MEMUTUSKAN

 

P e r t a m a    :      Memperbaharui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : W11.U21.HT.04.10-283 tanggal 19 Januari 2017 tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok ;

 

Kedua             :      Menetapkan kembali besarnya perincian panjar biaya pendaftaran perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Biaya Administrasi ATK dan Pemberkasan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

 

Ket i ga            :      Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya ;

 

                                               

                                                                                     Ditetapkan di     :      Depok                          

                                                                                     Pada Tanggal    :            Maret 2018

                                                                                     Ketua Pengadilan Negeri Depok,

 

                     

                                                                                     SOBANDI, S.H., M.H.

 

                                                                                     NIP. 19690204 199603 1 004