• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 021 - 77829167

Articles

Biaya perkara perdata pada Pengadilanan Negeri Kelas 1B Depok, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

 

 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

 Nomor  W11.U21.HT.04.10 -1350 Tanggal  25 April  2016

 TENTANG

 PERUBAHAN  SURAT KEPUTUSAN

 KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

 Nomor W11.U21.HT.04.10-883 tanggal 25 Maret 2015

 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA

 DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEPOK

 

 Membaca :

  1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor  W11.U21.HT.04.10-1287 tanggal 30 Mei 2014,dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor W11.U21.HT.04.10-883 tanggal 25 Maret 2015  mengenai Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: W11.U21.HT.04.10-488 tanggal 01 Mei 2010,mengenai perubahan panjar biaya perkara di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok ;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negeri Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
  3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 ;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 ;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 ;

Menimbang :

  1. Bahwa dalam menertibkan besaran biaya perkara yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut, dipandang perlu mengubah besarnya biaya perkara dan biaya lain yang berhubungan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
  2. Bahwa sehubungan dengan angka 1 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan perubahan biaya perkara dan biaya lain yang besarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya  serta PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya pengiriman perkara Banding ;
  3. Bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran Kecamatan di Kota Depok perlu ditetapkan kembali radius-radius pemanggilan berdasarkan jarak dariKantorPengadilan Negeri Depok;
  4. Bahwa dikarenakan adanya pergantian Ketua Pengadilan Negeri Depok yang baru berdasarkan SK.Nomor 66/Dju/SK/KP/04.5/2/2016 tertanggal   4 Februari 2016 maka dipandang perlu mengeluarkan penetapan baru dengan memasukan panjar biaya perkara Gugatan Sederhana dalam penetapan ini;

Memperhatikan :

  1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas Undang-UndangNomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai;
  5. Pasal 121 Ayat (4),dan Pasal 181,182 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang jenis tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan BatasWilayah Kota Depok ;
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tertanggal 27 Juli 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok ;
  10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana;
  13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Perkara Prodeo;

 MEMUTUSKAN

Pertama    :   
Memperbarui  Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : W11.U21.HT.04.10-883 tanggal 25 Maret 2015 tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Depok sebelumnya

Kedua    :   
Menetapkan kembali besarnya perincian panjar biaya pendaftaran perkara Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Biaya Administrasi ATK dan Pemberkasan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

Ketiga    :   
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

 

 

                                                                          Ditetapkan di  Depok                                   

                                                                          Pada Tanggal           April  2016

                                                                          Ketua Pengadilan Negeri Depok,

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                  Dr.SYAHLAN,SH.,MH.

                                                                            NIP:19611014 198203 1 003